Jakarta – Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besarnya di Hanoi menyampaikan keprihatinan atas kebijakan larangan penggunaan sepeda motor bensin di Vietnam. Langkah ambisius pemerintah Vietnam untuk mengurangi emisi karbon dinilai bisa memicu PHK massal di sektor otomotif dan industri pendukungnya.
Vietnam Siapkan Transisi Menuju Kendaraan Listrik
Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam berkomitmen untuk menjadi negara dengan emisi karbon netral pada 2050. Salah satu langkah besar yang diambil adalah dengan melarang produksi dan penggunaan motor berbahan bakar bensin secara bertahap di ibu kota Hanoi mulai tahun 2030.
Pemerintah setempat menilai kebijakan ini akan membantu menekan polusi udara yang semakin parah di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City. Namun, keputusan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara mitra, termasuk Jepang, yang merupakan salah satu investor utama di sektor otomotif Vietnam.
“Kami mendukung upaya Vietnam menuju energi bersih, namun kebijakan larangan total motor bensin perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang luas,” ujar perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Hanoi, dalam pernyataan resmi yang dikutip Kamis (22/10/2025).
Kekhawatiran Dampak terhadap Lapangan Kerja
Menurut data Asosiasi Produsen Sepeda Motor Vietnam, lebih dari 85 persen kendaraan roda dua di negara tersebut masih menggunakan bahan bakar bensin. Industri ini juga menjadi tulang punggung ekonomi dengan lebih dari dua juta tenaga kerja yang tersebar di pabrik, dealer, hingga jaringan suku cadang.
Peralihan mendadak ke motor listrik tanpa kesiapan infrastruktur dinilai bisa mengganggu rantai pasok dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, terutama bagi perusahaan Jepang yang beroperasi di Vietnam seperti Honda dan Yamaha.
“Kebijakan yang terlalu cepat akan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi. Banyak pekerja yang akan kehilangan mata pencaharian sebelum industri motor listrik benar-benar matang,” ujar Kenji Nakamura, analis industri otomotif Asia dari Tokyo Institute of Economics.
Reaksi Produsen Jepang
Perusahaan Jepang seperti Honda Vietnam dan Yamaha Motor menyatakan akan tetap berkomitmen terhadap transisi energi bersih, namun berharap pemerintah Vietnam memberikan waktu adaptasi yang realistis.
“Kami mendukung arah kebijakan lingkungan Vietnam, tetapi proses transisi perlu dilakukan bertahap. Infrastruktur pengisian daya, harga kendaraan listrik, dan kesiapan konsumen harus dipertimbangkan,” kata Masashi Kato, perwakilan Honda Vietnam.
Honda, yang menjadi produsen motor terbesar di Vietnam, menyebut telah memulai produksi motor listrik di pabriknya di Vinh Phuc. Namun kontribusinya masih di bawah 5 persen dari total penjualan nasional.
Motor Listrik Belum Siap Jadi Pengganti
Meskipun motor listrik mulai populer, tingkat adopsinya masih rendah karena harga yang tinggi dan keterbatasan fasilitas pengisian daya. Selain itu, sebagian besar masyarakat di Vietnam masih menggantungkan mobilitas harian pada motor bensin yang lebih terjangkau dan mudah dirawat.
“Untuk kelas pekerja, motor bensin adalah satu-satunya alat transportasi yang terjangkau. Tanpa subsidi dan infrastruktur yang memadai, mereka tidak akan mampu beralih,” ujar Tran Hoang, pengamat transportasi dari Ho Chi Minh City University.
Vietnam sejauh ini telah bekerja sama dengan beberapa produsen lokal seperti VinFast untuk memperluas pasar motor listrik domestik. Namun, kapasitas produksinya masih terbatas dibandingkan permintaan nasional yang mencapai jutaan unit per tahun.
Jepang Dorong Dialog dan Kerja Sama
Kedutaan Besar Jepang di Hanoi meminta agar kebijakan ini tidak diberlakukan secara mendadak. Jepang berharap ada dialog lebih intensif antara pemerintah, produsen, dan investor asing agar transisi berjalan seimbang antara kepentingan lingkungan dan stabilitas ekonomi.
“Kami siap membantu Vietnam dalam hal teknologi kendaraan listrik dan pengembangan energi bersih. Namun, kebijakan yang terlalu cepat bisa menimbulkan efek domino terhadap tenaga kerja dan investasi,” ujar perwakilan Kedubes Jepang.
Pemerintah Jepang juga menekankan pentingnya pendekatan realistis, di mana motor bensin dan listrik bisa berjalan berdampingan untuk beberapa tahun ke depan, sembari meningkatkan penggunaan energi terbarukan di sektor transportasi.
Vietnam Tetap pada Komitmen Hijau
Meski menuai kritik, pemerintah Vietnam menegaskan bahwa larangan motor bensin tetap menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, termasuk insentif pajak bagi perusahaan yang memproduksi motor listrik dan program pelatihan ulang tenaga kerja.
“Kami menghargai masukan dari semua pihak, termasuk Jepang. Namun, transisi menuju kendaraan ramah lingkungan adalah komitmen global yang harus dijalankan,” kata Nguyen Quang Hai, perwakilan Kementerian Transportasi Vietnam.
Vietnam menargetkan 70 persen kendaraan baru yang dijual di negara itu pada tahun 2035 sudah menggunakan tenaga listrik penuh atau hybrid.
Dampak Regional di Asia Tenggara
Kebijakan Vietnam menjadi sinyal penting bagi negara-negara ASEAN lain, termasuk Indonesia dan Thailand, yang juga sedang mempercepat adopsi kendaraan listrik. Namun, para analis menilai bahwa Vietnam harus berhati-hati agar tidak mengorbankan sektor ekonomi tradisional yang masih kuat.
“Langkah Vietnam bisa jadi contoh positif, tapi juga peringatan bagi negara lain. Transisi energi hijau harus disertai strategi perlindungan pekerja dan insentif bagi industri,” jelas Nakamura.
Kesimpulan
Larangan motor bensin di Vietnam menandai perubahan besar dalam kebijakan transportasi Asia Tenggara. Meskipun ambisius dan sejalan dengan agenda global menuju energi bersih, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran dari Jepang dan pelaku industri mengenai dampak sosial-ekonomi yang mungkin timbul.
Ke depan, dialog antara pemerintah Vietnam, investor asing, dan industri otomotif menjadi kunci untuk memastikan transisi berjalan adil, berkelanjutan, dan menguntungkan semua pihak.
